PRODUK HUKUM

UNDANG - UNDANG

• UU No 11 Tahun 2008 : Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• UU No 13 Tahun 2008 : Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 
• UU No 14 Tahun 2008 : Tentang Keterbukaan Informasi Publik 
• UU No 21 Tahun 2008 : Tentang Perbankan Syariah 
• UU No 44 Tahun 2008 : Tentang Pornografi 
• UU No 5 Tahun 2006 : Tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of Terrorist Bommbing, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997) 
• UU No 6 Tahun 2006 : Tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Teroris, 1999) 
• UU No 7 Tahun 2006 : Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)  
• UU No 1 Tahun 2004 : Tentang Perbendaharaan Negara 
• UU No 3 Tahun 2004 : Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
• UU No 15 Tahun 2004 : Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
• UU No 25 Tahun 2004 : Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
• UU No 41 Tahun 2004 : Tentang Wakaf 
• UU No. 17 Tahun 2003 : Tentang Keuangan Negara 
• UU No. 20 Tahun 2003 : Tentang Sistem Pendidikan Nasional 
• UU No 22 Tahun 1999 : Tentang Pemerintahan Daerah 
• UU No 28 Tahun 1999 : Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih & Bebas 
• UU No 38 Tahun 1999” : Tentang Zakat 
• UU No. 1 Tahun 1974: Tentang Perkawinan 
• UU No. 1/PNPS Tahun 1965: Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama 
• UU No. 22 Tahun 1946: Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk

PERATURAN PEMERINTAH

• PP No. 53 Tahun 2010 : Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 
• PP Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 : Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Haji 
• PP Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 : Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian 
• PP No. 14 Tahun 2008 : Tentang Penetapan Pesiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya 
• PP No. 47 Tahun 2008 : Tentang Wajib Belajar 
• PP No. 48 Tahun 2008 : Tentang Pendanaan Pendidikan 
• PP No. 65 Tahun 2008 : Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
• PP No. 55 Tahun 2007 : Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 
• PP No. 8 Tahun 2006 : Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
• PP No. 42 Tahun 2006 : Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2006 tentang Wakaf 
• PP No. 19 Tahun 2005 : Tentang Standar Nasional Pendidikan 
• PP No. 21 Tahun 2004 : Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 
• PP No. 37 Tahun 2004 : Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik
• PP No. 54 Tahun 2003 : Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil 
• PP No. 24 Tahun 1976 : Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil 

KEPUTUSAN PRESIDEN

• Perpres No. 70 Tahun 2012: Tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 54 Thn 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
• Perpres No. 55 Tahun 2012: Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014  
• Perpres No. 39 Tahun 2012: Tentang Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga  
• Keppres No. 5 Tahun 2005: Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi  
• Keppres No.11 Tahun 2005: Tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
• Keppres No. 2 Tahun 2004: Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh Lhokseumawei  
• Keppres No. 27 Tahun 2004: Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangkaraya dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja  
• Keppres No. 49 Tahun 2004: Tentang Biaya penyelenggaraan Ibadah haji 2005  
• Keppres No. 50 Tahun 2004: Tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan STAIN Malang menjadi UIN Malang  
• Keppres No. 93 Tahun 2004: Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
• Keppres No. 4 Tahun 2003: Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara  
• Keppres No. 45 2003: Tentang Biaya penyelenggaraan Ibadah haji 2004  
• Keppres No. 86 Tahun 2003: Tentang Tunjangan Fungsional Pustakawan 2004  
• Keppres No. 31 Tahun 2002: Tentang Perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
• Keppres No. 8 Tahun 2001: Tentang Badan Amil Zakat Nasional

INSTRUKSI PRESIDEN

• Inpres Nomor 5 Tahun 2004: Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 
• Inpres Nomor 15 Tahun 1983: Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

• KMA 200 Tahun 2012: Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenag 
• KMA 199 Tahun 2012: Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kemenag TA. 2013  
• KMA 159 Tahun 2012: Tentang Penetapan Tanggal 1 Dzulhijah 1433H  
• KMA 99 Tahun 2012: Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadlan 1433 H  
• KMA 55 Tahun 2012: Tentang Penetapan Kuota Dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1433 H/2012 M  
• KMA 175 Tahun 2010: Tentang Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama  
• KMA 94 Tahun 2010: Tentang Penentuan 1 Ramadhan 1431H / 2010  
• KMA 1 Tahun 2010: Tentang Perubahan Departemen Menjadi Kementerian  
• KMA 139 Tahun 2009: Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1430H 
• KMA No. 59 Tahun 2007: Tentang Penyetoran dan Pengembalian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1428H/2007M 
• KMA No. 81 Tahun 2007: Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Lingkungan Departemen Agama 
• KMA No. 9 Tahun 2004: Tentang Penetapan tanggal 10 Dzulhijjah 1424H 
• KMA No. 554 Tahun 2003: Tentang Petunjuk Pelaksanaan Prosedur Tetap Pelayanan di Bidang Fasilitatif di Lingkungan Departemen Agama  
• KMA 493 Tahun 2003: Tentang Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama  
• KMA 490 Tahun 2003: Tentang Pendelegasian Wewenang Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama  
• KMA No. 396 Tahun 2002: Tentang Penetapan situs (website)Departemen Agama  
• KMA No. 137 Tahun 2002: Tentang Pengelolaan Informasi Keagamaan Departemen Agama   
• KMA 518 Tahun 2001: Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal

PERATURAN MENTERI AGAMA

• PMA Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama
• PMA Nomor 14 Tahun 2012: Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler 
• PMA Nomor 13 Tahun 2012: Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama  
• PMA Nomor 10 Tahun 2010: Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama  
• PMA Nomor 11 Tahun 2007: Tentang Pencatatan Nikah  
• PMA Nomor 9 Tahun 2007: Tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Departemen Agama  
• PMA Nomor 8 Tahun 2007: Tentang Pengawasan di Lingkungan Departemen Agama  
• PMA Nomor 3 Tahun 2007: Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran  
• PMA Nomor 21 Tahun 2006: Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di Lingkungan Departemen Agama  
• PMA Nomor 3 Tahun 2006: Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama  
• PMA Nomor 30 Tahun 2005: Tentang Wali Hakim   
• PMA Nomor 21Tahun 2005: Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk

INSTRUKSI MENTERI AGAMA

• Instruksi Menteri Agama No. 1 Tahun 2012: Tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kemenang 
• Instruksi Menag No. 1 Tahun 2007: Tentang Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral  
• Instruksi Menteri Agama No. 3 Tahun 1981: Tentang Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama

KEPUTUSAN DIRJEN

• Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji No.D/277 Tahun 2005: Tentang Petunjuk Teknis Perbekalan Haji 
• Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/163 Tahun 2004: Tentang Sistem Pendaftaran Haji

INTRUKSI DIRJEN

• Instruksi Dirjrn Bimas Islam No.Dj.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan